Studi Pengelolaan Transportasi Laut Kepulauan Seribu Perlu PSO untuk Tarif Terjangkau

PT Transjakarta mengungkapkan bahwa pendapatan tiket transportasi laut di Kepulauan Seribu hanya mampu menutupi sekitar 15 persen dari total biaya operasional yang dialokasikan dalam APBD DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Welfizon Yuza dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada 2 September 2026. Akibatnya, pengelolaan transportasi laut dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat membutuhkan dukungan dari Program Subsidi Operasional (PSO).

Penelitian pengelolaan transportasi laut dilakukan secara bertahap dengan fase pertama mengumpulkan informasi dan aspirasi, diakhiri akhir September 2026. Fase kedua Oktober hingga pertengahan November 2026 membahas tarif, PSO, pembiayaan, serta aspek legalitas. Transjakarta, sebagai BUMD di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sedang menyelesaikan kajian terkait rencana penugasan pengelolaan transportasi laut yang mencakup strategi, bentuk entitas, dan aspek legalitas.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa rencana integrasi pengelolaan transportasi laut harus berfokus pada peningkatan pelayanan bagi warga Kepulauan Seribu. Warga Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Jakarta dan berhak memperoleh pelayanan publik yang sama, termasuk transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan memiliki jadwal yang pasti. Pemprov DKI menekankan bahwa prioritas utama bukan pada siapa yang mengelola kapal, tetapi pada bagaimana masyarakat Kepulauan Seribu dapat mendapatkan layanan transportasi yang lebih baik.