TransJ: Butuh PSO Agar Harga Tiket Kapal Kepulauan Seribu Terjangkau Publik

PT Transjakarta mengungkapkan bahwa pendapatan dari tiket transportasi laut di Kepulauan Seribu hanya mampu menutupi sekitar 15 persen (1/6) dari total biaya operasional yang dialokasikan dalam APBD DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada 2 September 2026. Akibatnya, pengelolaan transportasi laut dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat membutuhkan dukungan dari Program Subsidi Operasional (PSO). Transjakarta saat ini sedang menyelesaikan kajian terkait rencana penugasan pengelolaan transportasi laut, yang mencakup strategi, bentuk entitas, dan aspek legalitas. Fase pertama kajian diproyeksikan selesai akhir September 2026, dengan lanjutan pada Oktober hingga pertengahan November 2026.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa rencana integrasi pengelolaan transportasi laut harus berfokus pada peningkatan pelayanan bagi warga Kepulauan Seribu. Menurutnya, warga Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Jakarta dan berhak memperoleh pelayanan publik yang sama, termasuk transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan memiliki jadwal yang pasti. Pemprov DKI menekankan bahwa prioritas utama bukan pada siapa yang mengelola kapal, tetapi pada bagaimana masyarakat Kepulauan Seribu dapat mendapatkan layanan transportasi yang lebih baik. Regulasi, kelembagaan, pengawasan, keselamatan, dan pembagian kewenangan akan dipastikan sebelum kebijakan ini diimplementasikan.