Wamendagri Bima Arya Minta DPRD Tingkatkan Kapasitas dan Pengawasan Pemda

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengharapkan DPRD tingkat daerah meningkatkan kapasitas dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam sebuah seminar yang dilaporkan oleh Liputan6.com dan Kumparan, Bima menyatakan peran DPRD krusial dalam mendorong pembangunan daerah yang berdaya, terutama menghadapi tantangan digitalisasi, batas wilayah, dan perbedaan kapasitas fiskal. Meski otonomi daerah sudah lebih dari 30 tahun, kapasitas fiskal Pemda masih rendah dan bergantung pada transfer pusat. Bima menekankan bahwa APBD harus berorientasi pada hasil dan dampak, bukan sekadar besaran anggaran atau serapan, untuk mendorong produktivitas, investasi, dan lapangan kerja.

Menurut Liputan6.com, Bima menilai DPRD perlu memperkuat pengawasan terhadap kinerja eksekutif daerah agar kebijakan dan anggaran menghasilkan dampak yang terukur. Kumparan menambahkan bahwa Bima juga meminta DPRD untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pendekatan yang baru. Kumparan lebih rinci menyebutkan bahwa APBD harus mampu mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka kesempatan kerja, sementara Liputan6.com lebih singkat menyebutkan tiga poin ini secara umum.

Kedua sumber melaporkan pesan serupa tentang pentingnya peran DPRD yang berdaya dalam mendukung otonomi daerah yang efektif. Perbedaan utama terletak pada rincian kebijakan APBD dan penekanan pada adaptasi perubahan zaman yang hanya disebutkan oleh Kumparan.