Wamendagri Bima Arya Ajak DPRD “Naik Kelas”, Kawal APBD agar Lebih Produktif

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan perannya dalam mengawal pembangunan daerah. Dalam Seminar Rakernas Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Bima menekankan bahwa otonomi daerah tidak akan berhasil tanpa DPRD yang berdaya. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah seperti digitalisasi, persoalan batas wilayah, dan perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Setelah lebih dari 30 tahun otonomi, kapasitas fiskal pemerintah daerah masih belum meningkat signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Bima juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya fokus pada serapan anggaran atau sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), tetapi lebih pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, APBD harus menjadi pemicu produktivitas, investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan infrastruktur. DPRD bersama kepala daerah perlu memastikan anggaran mampu mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka kesempatan kerja.

Selain itu, Bima mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasannya terhadap kinerja eksekutif daerah agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan kinerja pembangunan yang terukur. Ia juga meminta DPRD agar selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pendekatan yang baru.