Kolaborasi Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Utama Digitalisasi di Indonesia

Digitalisasi pemerintahan dan layanan publik di Indonesia semakin berkembang seiring masa, dengan pemerintah telah menerapkan berbagai sistem digital seperti paspor elektronik, autogate, visa elektronik, izin tinggal digital, database narapidana terpadu, JDIH, hingga legal drafting digital. Implementasi ini tidak hanya mempercepat akses pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja pemerintah. Namun, keberhasilan digitalisasi ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk industri telekomunikasi, lembaga pemerintah, hingga swasta.

Menurut Uday Rayana, CEO & Editor-in-Chief Selular, industri telekomunikasi kini bertransformasi menjadi enabler utama bagi sektor lain, sehingga kolaborasi antar-industri menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien dan produktif. Mamur Saputra dari Kemenko Kumham menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses. Di sisi regulasi, Machdi Fauzi dari Indosat Ooredoo Hutchison menyampaikan bahwa ekosistem regulasi yang suportif serta kolaborasi dalam penyebaran jaringan dan infrastruktur telekomunikasi perlu ditingkatkan agar pembangunan lebih efisien.

Para pemangku kepentingan juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian dan asosiasi untuk memastikan kualitas layanan (QoS) yang optimal bagi masyarakat. Pengalaman penggunaan drone dalam perkebunan kelapa sawit dan integrasi perangkat keras, pembiayaan, hingga kecerdasan buatan (AI) menjadi contoh nyata kolaborasi yang mendukung inklusi digital. Dengan demikian, digitalisasi diharapkan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.