PPPK Guru & Nakes Prioritas 2027, Tenaga Teknis-Tendik Kecewa Berat, DPR Bakal Didemo

DPR menetapkan PPPK guru dan tenaga kesehatan (nakes) sebagai prioritas penyelesaian masalah ASN pada 2027, termasuk alokasi anggaran untuk gaji PPPK paruh waktu khusus kelompok ini. Keputusan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Aliansi Merah Putih (AMP) menyatakan kecewa karena hanya fokus pada guru dan nakes, sementara PPPK tenaga teknis dan tendik merasa terpinggirkan. Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah menyampaikan bahwa kelompok tersebut sangat terpukul dengan hasil rapat tersebut.

Sebelumnya, 10 organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 7 September 2026. Dalam pertemuan itu, Sufmi Dasco meminta waktu sebulan untuk menindaklanjuti empat tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu untuk seluruh jabatan pada 2026. Kedua, pengangkatan seluruh PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa batasan usia. Ketiga, penyelesaian permasalahan gaji dan tunjangan yang adil. Keempat, pencabutan sanksi administrasi terhadap PPPK yang telah memenuhi syarat.

Reaksi negatif dari tenaga teknis dan tendik mengindikasikan ketidakpuasan akan penanganan isu yang dianggap diskriminatif. Mereka menilai kebijakan yang hanya menguntungkan guru dan nakes mencerminkan ketidakadilan dalam penyelesaian masalah status kepegawaianan. Isu ini berpotensi memicu aksi demonstrasi ke DPR dalam waktu dekat.