2.356 Aduan Pinjol Ilegal di Jatim, DPRD Soroti Celah Penyalahgunaan Data Warga

DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperkuat sistem pelindungan data pribadi akibat 2.356 aduan pinjol ilegal dari Januari hingga Juni 2026. Anggota Komisi A, Saifudin Zuhri, menyatakan tingginya pengaduan menjadi sinyal perlunya mempersempit celah penyalahgunaan identitas. Ia mendorong audit keamanan sistem data secara berkala, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, serta pencatatan setiap aktivitas akses untuk ditelusuri. Langkah ini sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi yang mengatur kewajiban pengendali data.