Akhir Polemik Isu Pemakzulan Masinto dari Kursi Bupati Tapteng

Isu pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang diwacanakan oleh lima fraksi DPRD Tapteng (Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN) berakhir damai setelah intervensi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Fraksi-fraksi tersebut mengkritik pengelolaan APBD yang dinilai tidak profesional, penyerapan anggaran rendah hanya mencapai 30% per Agustus 2026, dan penanganan bantuan pascabencana yang dianggap suboptimal. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mendukung penyelesaian masalah ini, menekankan pentingnya penanganan bencana yang menjadi prioritas bagi masyarakat Tapteng yang merupakan daerah rawan bencana. Menurut Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite, salah satu alasan pemakzulan adalah Masinton dianggap tidak mempedulikan aspirasi DPRD, termasuk adanya 60% OPD yang masih terisi Plh meskipun sudah menjadi pejabat definitif. DPRD juga menyetujui sembilan dari sepuluh poin anggaran untuk Ranperda APBD 2027, termasuk alokasi Rp10 miliar untuk pertanian dan nelayan, Rp20 miliar untuk beasiswa keluarga korban bencana, hingga Rp3 miliar untuk becak. Satu poin yang ditolak adalah pembangunan kantor bupati sebesar Rp111 miliar (70% sudah terpakai), karena DPRD menilai penanganan bencana lebih penting.