Anggota DPR Ajukan Pemakzulan Menteri Pertahanan, Kenapa?

Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Massie menuduh Hegseth menyalahgunakan jabatannya dengan menjalankan perintah untuk melakukan permusuhan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Meskipun peluang untuk disahkan terbilang rendah, langkah ini dapat memaksa DPR menggelar pemungutan suara. Massie mengajukan resolusi dengan status privileged, sehingga DPR diwajibkan membahasnya dalam waktu dua hari persidangan legislatif. Ia dikenal sebagai kritikus vokal terhadap perang Iran dan dukungan AS kepada Israel, dan tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilu mendatang. Hubungannya dengan Presiden Republik Donald Trump sempat retak setelah ia memimpin upaya pembukaan dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein. Massie kalah dalam pemilihan internal dari pendukung Trump, Ed Gallrein.

Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa perang yang dimulai melalui serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari tidak populer di kalangan pemilih. Anggota Kongres, khususnya dari Partai Demokrat, telah berulang kali mendukung resolusi yang mendesak agar Trump menghentikan konflik kecuali dengan persetujuan Kongres, namun upaya ini belum berhasil. Survei Reuters/Ipsos yang dirilis pada Senin menunjukkan Partai Demokrat unggul dengan 44% dibandingkan 37% Partai Republik dalam preferensi pemilih untuk pemilihan anggota Kongres. Popularitas Trump juga mengalami penurunan sejak konflik tersebut dimulai.

Konflik ini juga berdampak pada ekonomi, dengan gangguan pada pengiriman minyak dan kenaikan harga bahan bakar yang mendekati rekor tertinggi. Tekanan ini menambah beban keuangan bagi rumah tangga Amerika Serikat. Partai Republik di bawah kepemimpinan Trump menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kendali atas DPR dan Senat menjelang pemilihan umum pada 3 November.