Anggota DPR Yulius Setiarto Dorong Harmonisasi Hukum dan Pengetatan Kontrak Kerja ABK

Anggota Komisi III DPR RI, Yulius Setiarto, mendorong perbaikan sistem perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) pascaratifikasi Konvensi ILO Nomor 188. Tantangan utama yang disoroti adalah kurangnya harmonisasi penegakan hukum dan belum adanya leading sector yang jelas, sehingga kasus seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering kali tidak terintegrasi dengan pemulihan hak korban.

Yulius juga menekankan pentingnya pengawasan biaya keberangkatan dan verifikasi kontrak kerja. Saat ini, banyak pekerja migran berangkat dengan pengetahuan minim, sehingga sering terjadi manipulasi kontrak kerja yang baru ditandatangani setelah pekerja berada di atas kapal. Pemerintah diminta segera membenahi celah eksploitasi tersebut untuk menjamin keamanan pekerja.