Antisipasi Puncak El Nino, Pemerintah Panggil 358 Perusahaan HGU Cegah Karhutla

Pemerintah memanggil 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring fenomena El Nino yang belum mencapai puncaknya. Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan bahwa pemerintah perlu bertindak cepat karena tren karhutla menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun kondisi saat ini masih relatif rendah, pemerintah tidak ingin lengah dan akan menindak tegas pelaku yang menyebabkan kebakaran secara disengaja atau karena kelalaian. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga mencabut kebijakan kearifan lokal yang sebelumnya mengizinkan pembakaran lahan hingga dua hektare. Djamari menegaskan bahwa larangan ini berlaku di seluruh daerah hingga evaluasi lebih lanjut. Pemerintah juga memastikan proses hukum terhadap pelaku yang melanggar, dengan beberapa kasus sudah masuk ke ranah hukum. Fasilitas kesehatan juga disiapkan untuk beroperasi 24 jam guna menghadapi potensi lonjakan pasien akibat polusi udara dari kebakaran. Upaya ini dilakukan di tengah imbauan BMKG terkait ancaman El Nino kuat yang diperkirakan mempengaruhi musim kemarau hingga awal 2027. Presiden Prabowo Subianto juga mengancam pencabutan izin HGU bagi perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan. Hingga kini, Polda Riau telah menangani 45 kasus karhutla dengan 49 tersangka, dan total area terbakar mencapai 2.958 hektare, terbanyak di Pelalawan.