Apakah Sistem Desil Membuat Warga Miskin Kehilangan Bansos?

Sistem pemeringkatan desil BPS dan DTKS dinilai menyelewengkan hak bansos warga miskin. Metode kuantitatif seperti luas rumah, daya listrik, dan kepemilikan sepeda motor menjadi kriteria utama, mengabaikan kemiskinan multidimensi. Kasus Sahwi dan Tima di Jember terhenti PKH dan BPNT karena terlempar ke Desil 7 meski hidup pas-pasan. Kesalahan data melanggar HAM, Pasal 28H dan 34 UUD 1945, serta ICESCR. ILO rekomendasikan beralih ke Jaminan Sosial Universal, bukan target-based. Perlu desentralisasi data dan proses bottom-up melalui musyawarah warga.