APKARINDO Nilai Negara Harus Kembali Hadir Memperkuat Petani Karet

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) Irfan Ahmad Fauzi menilai pengalaman pembangunan perkebunan karet pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memberikan pelajaran penting bagi arah kebijakan perkaretan nasional saat ini. Menurutnya, karet bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat pedesaan di Sumatra dan Kalimantan. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sektor karet tidak bisa hanya diserahkan kepada pasar, sehingga negara perlu hadir untuk melindungi petani.

Pada masa pemerintahan Soeharto, perkebunan rakyat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional secara sistematis. Pemerintah tidak hanya memandang perkebunan sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah produksi baru, dan penggerak ekonomi pedesaan. Kebijakan ini menghubungkan petani dengan lembaga pembiayaan, perusahaan perkebunan, dinas teknis, koperasi, lembaga penelitian, dan pasar.

Beberapa program yang dikembangkan antara lain Nucleus Estate and Smallholder (NES) atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Smallholder Rubber Development Project (SRDP), penyediaan kredit, penyuluhan, koperasi, hingga PIR-Trans. Irfan menekankan bahwa pembangunan perkebunan karet tidak cukup hanya dengan memperluas areal, tetapi juga harus mencakup peremajaan tanaman tua, penggunaan bibit unggul, peningkatan teknik budidaya, penguatan penyuluhan, akses pembiayaan, peningkatan kualitas bahan olahan, dan pemasaran secara terintegrasi.