ARUN Bersama RBPI dan Mahasiswa Siap Kawal Pembahasan Lima RUU Strategis di DPR RI

Aliansi Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) bersama Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), elemen mahasiswa, dan pelajar akan mengawal pembahasan lima RUU strategis di DPR RI melalui aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang dari wilayah Jabodetabek. ARUN juga akan menggerakkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)-nya untuk mengamplifikasi pernyataan sikap di daerah. Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling (Nando), menyatakan bahwa pengawalan ini bertujuan memastikan pembentukan undang-undang tidak hanya fokus pada aspek formal regulasi, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat. Langkah ini juga dianggap sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Lima RUU yang menjadi perhatian ARUN meliputi RUU Perampasan Aset, RUU Satu Data Indonesia, RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Ketenagakerjaan Nasional, dan revisi reforma agraria. ARUN menilai RUU Perampasan Aset harus memperkuat pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi dan kejahawan ekonomi, sambil menjaga prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang terkait. RUU Satu Data Indonesia didorong untuk membangun sistem data nasional yang terintegrasi, transparan, dan akurat.