ASN Terancam Diganti AI, Legislator Golkar Minta Pemerintah Siapkan Strategi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyatakan bahwa pembahasan soal potensi penggunaan AI dalam efisiensi ASN sebaiknya dilihat sebagai penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, bukan sekadar pengganti ASN. Menurutnya, teknologi tidak bisa dihindari dan digitalisasi perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan efisien. Namun, penambahan atau pengurangan jumlah ASN harus didasarkan pada asesmen pemerintah, karena tidak semua pekerjaan ASN bisa digantikan oleh AI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyoroti bahwa penggunaan AI dapat mengefisienkan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa orang, seperti pembuatan presentasi. Dede juga mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi perubahan ini, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN di daerah akibat digitalisasi. Ia mencontohkan, kantor kecamatan yang saat ini bisa memiliki puluhan pegawai mungkin hanya perlu 15 hingga 20 orang di masa depan.

Kedua legislator menekankan pentingnya strategi pemerintah dalam menghadapi transformasi digital, termasuk penilaian yang matang terhadap kebutuhan ASN seiring adopsi teknologi seperti AI.