Bamsoet Nilai Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Proyek Strategis Nasional

Bambang Soesatyo (Bamsoet) anggota DPR Golkar menekankan kepastian hukum sebagai fondasi utama pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan skema KPBU. Ia menyatakan perlunya klarifikasi kewenangan PJPK antara atribusi, delegasi, atau mandat untuk menghindari ruang hukum yang menyisakan. Menurut data Kemenko Bidang Perekonomian, ada 226 proyek PSN dengan nilai investasi Rp 6,491 triliun; 116 proyek selesai (Rp 1,796 triliun), 110 proyek belum selesai (Rp 3,106 triliun), dengan KPBU dan swasta menyumbang 87 persen dari proyek belum selesai. Bamsoet menyoroti bahwa ambiguitas kewenangan menyebabkan administrative chilling effect, memperpanjang proses proyek, menghambat pengadaan tanah, dan menambah beban biaya pada badan usaha. Ia mendorong pembenahan melalui peta kewenangan yang jelas dari hulu sampai hilir serta sinkronisasi regulasi yang tumpang tindih.