Bappenas Dapat Anggaran Rp 2,47 T, Fokus Roadmap Pembangunan Aceh-Papua

Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,47 triliun untuk tahun 2027. Anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan fungsi perencanaan pembangunan nasional, termasuk menyusun dan mengawal agenda pembangunan kewilayahan dari Aceh hingga Papua. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang menjadi acuan memiliki tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri". Dari total anggaran, sebesar Rp 1,46 triliun dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sementara Rp 1,01 triliun untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada sisi belanja, 33 persen atau Rp 825,3 miliar digunakan untuk kebutuhan operasional, dan sisanya sebesar 66,5 persen atau Rp 1,64 triliun untuk kegiatan nonoperasional.

Sekretaris Jenderal Bappenas Teni Widuriyanti menyatakan bahwa anggaran tahun 2027 akan mendukung pelaksanaan delapan klaster Program Kerja Prioritaskan Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Agenda pembangunan mencakumi penyusunan roadmap pembangunan Papua dan Aceh, pembangunan wilayah 3T, pemulihan pascabencana, konektivitas, tata ruang, dan penguatan data pembangunan daerah. Di sektor ekonomi, Bappenas menyiapkan roadmap industrialisasi untuk industri otomotif dan kedirgantaraan, pengembangan dashboard potensi ekspor, serta kebijakan pembiayaan untuk ekonomi kreatif dan pariwisata.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 hingga 8 persen pada 2029. Sinergi melibatkan Bank Indonesia, Danantara, OJK, dan Kementerian Keuangan. Bappenas juga akan mengawal program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, bantuan sosial terpadu, Koperasi Merah Putih, hilirisasi UMKM, ketahanan pangan dan energi, hingga pembangunan giant sea wall.