Bisa Menghambat Pembangunan, OSO Tak Setuju Anggaran Pemerintah Daerah Dipangkas

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemangkasan anggaran pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. OSO menilai langkah ini menghambat pembangunan daerah dan mengganggu kesejahteraan rakyat, sehingga memicu banyak kepala daerah datang ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan.

OSO menekankan bahwa pembagian anggaran daerah merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang APBN dan konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar tata kelola pemerintahan tetap stabil dan pembangunan nasional dapat berjalan maksimal.