BMKG Diminta jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasi dan Mitigasi Bencana

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendorong agar informasi dan peringatan dini dari BMKG tidak hanya berhenti sebagai data, tetapi menjadi dasar kebijakan untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam keselamatan transportasi dan mitigasi bencana. Ia menekankan bahwa informasi cuaca dan peringatan dini harus terhubung dengan keputusan pemerintah di lapangan, termasuk pembuatan protokol yang jelas antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Salah satu contoh yang disoroti adalah potensi angin kencang di Jembatan Suramadu yang dapat membahayakan kendara, sehingga ia mendorong pemasangan Variable Message Sign (VMS) untuk memberi peringatan langsung kepada pengguna jalan.