BNPP Ajak Negara Tetangga Perkuat Komunikasi Kelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan 10 negara tetangga, termasuk tiga negara berbatasan darat (Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste) dan tujuh negara berbatasan laut (Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau). Kepala BNPP RI, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa perbatasan bukan lagi sekadar 'halaman belakang' negara, melainkan menjadi 'halaman depan' yang penting untuk kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. BNPP RI bertugas melindungi kedaulatan negara, mengamankan batas wilayah, serta mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara.

Dalam pertemuan bertema 'Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity' di Jakarta, Tito menekankan pentingnya kerja sama dengan negara tetangga agar aktivitas ekonomi yang tumbuh di perbatasan memberi manfaat bagi masyarakat di kedua sisi. Ia juga menyoroti dinamika sosial, budaya, dan kekerabatan lintas negara, seperti warga Papua Nugini yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dan sebaliknya. Selain pengembangan kawasan, penyelesaian sengketa perbatasan juga menjadi fokus, seperti penyelesaian dengan Malaysia dan isu khusus Pulau Sebatik yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia.