BNPP Bahas Percepatan Konektivitas RI-Malaysia di Kalbar & Kepri

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mengadakan forum koordinasi untuk mempercepat konektivitas wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Forum ini dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dan melibatkan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Bupati Sambas. Nurdin menekankan pentingnya pengembangan konektivitas sebagai sistem multimoda yang mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara, serta memperhatikan pelayanan masyarakat, logistik, ekonomi, pariwisata, dan kerja sama lintas batas. Simpul perlintasan di Kalimantan Barat seperti Badau, Entikong, Aruk, Jagoi Babang, dan Temajuk perlu dikembangkan sebagai bagian dari satu koridor terhubung dengan pusat transportasi hingga Serasan dan Natuna.

Nurdin juga menjelaskan perubahan pendekatan dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang memiliki fungsi kepelabuhanan. Ke depan, pengelolaan PLBN akan mengadopsi pendekatan seperti pelabuhan internasional dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan seperti syahbandar dan otoritas pelabuhan. Integrasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pada PLBN yang berfungsi sebagai perlintasan laut internasional. Pada tahap awal, penekanan diberikan pada penguatan konektivitas domestik sebelum memperluas ke konektivitas internasional, termasuk keterhubungan Serasan, Natuna, Anambas, dan Kalimantan Barat.

Forum ini menghasilkan 11 usulan, termasuk intervensi terhadap trayek transportasi laut dan udara untuk konektivitas domestik maupun internasional. Salah satu fokus utama adalah trayek Temajuk-Serasan-Natuna. BNPP RI mendorong evaluasi trayek dan peningkatan frekuensi pelayaran perintis, serta integrasi dengan skema percepatan pembangunan ekonomi kawasan. Pengembangan ini memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Di Kepulauan Riau, aspirasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah kepulauan, khususnya pada periode dengan kendala akses transportasi, juga disampaikan. Pengembangan Serasan sebagai titik persinggahan kapal pesiar dan pintu keluar-masuk internasional masih menghadapi tantangan seperti belum optimalnya fungsi pengawasan CIQP dan belum ditetapkannya status kawasan kepabeanan.