BNPP-Pemkab Karimun Bahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan audiensi dengan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik menjadi prioritas utama, sesuai dengan tugas BNPP dalam mengkoordinasi pengelolaan perbatasan. Rencana aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Karimun tahun 2026 mencakup rehabilitasi sekolah, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan pertanian dan perkebunan. BNPP juga menyoroti masalah mobilitas pekerja migran, illegal crossing, dan potensi tindak pidana perdagangan orang serta penyelundupan. Pemerintah daerah mengusulkan enam program unggulan pembangunan Karimun, termasuk peningkatan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penciptaan lapangan kerja. Potensi ekonomi Karimun meliputi industri maritim, manufaktur, pariwisata, UMKM, perikanan, dan pertambangan. Sebagai wilayah perbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka, Karimun memiliki posisi strategis untuk aktivitas pelayaran, logistik, dan kerja sama ekonomi lintas negara.