BNPP Susun Desain Besar Transformasi Pengelolaan Perbatasan Terintegrasi

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum pembahasan penyusunan desain besar transformasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bersama kementerian/lembaga mitra pada Jumat (11/9). Transformasi ini bertujuan mengubah cara pandang, cara kerja, dan sistem pengelolaan perbatasan yang masih berjalan secara sektoral menjadi tata kelola yang terintegrasi, terukur, dan mampu menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Deputi BNPP Nurdin menyatakan tujuan transformasi agar pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan berjalan terintegrasi dalam satu arah, satu kerangka, dan satu hasil. Pendekatan pengelolaan perbatasan berkembang dari fokus pada penetapan garis batas dan pengamanan menuju pengelolaan yang mencakup aspek ekonomi, seperti pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPGN) menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan. Transformasi diusulkan dalam empat fase hingga 2045, mulai dari fondasi dan konsolidasi pada 2026-2028 hingga tata kelola perbatasan nasional yang adaptif pada 2040-2045. Dokumen grand design mencakup tiga pendekatan utama: Border as Resources, Trade Facilitation, dan Cross Border Governance, serta delapan aspek seperti kebijakan dan regulasi, tata kelola dan orkestrasi, Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI), pembangunan kawasan perbatasan, digitalisasi dan data, kinerja dan pengendalian, kolaborasi dan kemitraan, serta kapabilitas dan manajemen perubahan. Penyusunan desain besar tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perbatasan nasional yang terintegrasi dan efektif, selaras dengan Asta Cita dan RPJMN 2025-2029.