BNPP Petakan Empat Isu Strategis Perbatasan Lewat Rencana Aksi 2026

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 untuk menyelaraskan program dan kebijakan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan perbatasan yang terpadu.

BNPP memetakan empat isu strategis periode 2025-2029: pemerataan pembangunan kawasan perbatasan, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, penguatan pengelolaan lintas batas negara, serta peningkatan efektivitas kelembagaan dan koordinasi. Tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur, penyelesaian segmen batas, pengawasan jalur tidak resmi, dan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Rencana Aksi 2026 didasari Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026, dengan 552 program dari 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan dan anggaran Rp11,3 triliun, naik 77,46% dari Rp6,4 triliun pada 2025. Alokasi terbesar untuk Kementerian Sosial (Rp4,29 triliun), Pekerjaan Umum (Rp3,93 triliun), dan Pertanian (Rp949,29 miliar).