BNPP Perkuat Koordinasi Rencana Aksi PBWN-KP 2026, Wujudkan Perbatasan Beranda Terdepan Negara

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengadakan Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Hotel Travello, Bandung, pada 30 Juli 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin, menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelaraskan kebijakan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, dan memastikan pembangunan kawasan perbatasan berlangsung secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan integrated border management dengan memperkuat komponen seperti Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antaranggota BNPP agar setiap program berjalan selaras, saling mendukung, dan menghasilkan kawasan perbatasan yang maju, aman, serta berdaya saing.