BNPP-KSP Kolaborasi Percepat Transformasi Kawasan Perbatasan Negara

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengadakan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membahas strategi percepatan transformasi kawasan perbatasan negara. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menyampaikan arah strategis pengelolaan batas yang mencakup penetapan dan penegasan batas, penguatan keamanan, pengelolaan lintas negara, hingga pembangunan kawasan. Audiensi ini bertujuan memastikan pengelolaan batas yang aman dan tangguh menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Dalam pertemuan tersebut, BNPP menekankan upaya penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia, penyelesaian perbatasan RI-Timor Leste, dan penegasan batas maritim RI-Papua Nugini. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dilakukan melalui pembangunan pilar batas negara, Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), pos pengamanan perbatasan, Pos TNI Angkatan Laut, serta Markas Komando Kepolisian Sektor (Mako Polsek) dan Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diarahkan untuk menjadi penggerak sosial ekonomi masyarakat sekitar, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik gedung. Kolaborasi antarlembaga juga dibahas untuk percepatan penanganan dampak penegasan batas di Pulau Sebatik, termasuk penetapan wilayah seluas 127,3 hektare yang beralih ke Indonesia dan 4,9 hektare yang beralih ke Malaysia. Staf Khusus KSP Hera Nugrahayu menekankan pentingnya kolaborasi intensif antarlembaga untuk memastikan kawasan perbatasan berkembang optimal dan masyarakat di wilayah terdepan merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara.