Bos Pengusaha Kasih Solusi ke Pemerintah Selesaikan Masalah PHK di RI

APINDO telah memperingatkan pemerintah Indonesia agar tidak hanya fokus pada penanganan PHK, karena gelombang saat ini merupakan dampak dari masalah yang lebih besar di sektor riil yang memerlukan perhatian segera. Kelompok pengusaha berpendapat bahwa ketidakpastian ekonomi global menekan perusahaan melalui biaya produksi yang lebih tinggi, permintaan yang melemah, dan hambatan regulasi yang lebih ketat, sehingga mempersempit ruang gerak perusahaan dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja. APINDO telah memetakan hambatan yang dapat diatasi melalui perbaikan kebijakan tanpa menunggu pemulihan ekonomi global, dan pekerjaan sehari-hari mereka berfokus pada de‑bottlenecking dan deregulasi, yang telah disampaikan kepada semua kementerian, lembaga, dan parlemen. Indikator sektor riil juga menunjukkan tekanan yang semakin nyata: aktivitas industri melemah, biaya produksi tinggi, dan permintaan belum pulih, sehingga perusahaan kesulitan mempertahankan operasional dan tenaga kerja. Data BPJS untuk periode Januari–Mei 2026 menunjukkan 126.000 pekerja menjadi tidak aktif karena PHK dan 50.000 klaim JHT diajukan karena PHK. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia; hampir semua negara menghadapi perlambatan ekonomi global. APINDO mendesak pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan hambatan yang berada dalam wewenangnya, karena langkah tersebut jauh lebih efektif daripada hanya menangani dampak PHK.