BPJS Kesehatan Gandeng Kemensos-KP2MI Perkuat Ekosistem Program JKN

BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat Program JKN. Kerja sama ini bertujuan membangun tata kelola terintegrasi, mencakup pelindungan peserta, kualitas data, pembiayaan program, dan kepatuhan pemberi kerja. Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut tantangan JKN tidak hanya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial, tetapi juga meningkatkan kepesertaan aktif, mutu layanan yang mudah, cepat, setara, serta tata kelola yang akuntabel. Ia menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi agar kebijakan berbasis data akurat dan pembiayaan berkelanjutan.

Menteri KP2MI Mukhtarudin mengatakan sinergi menyasar calon pekerja dan pekerja migran Indonesia, termasuk keluarganya, untuk memperkuat keselamatan dan kesehatan kerja. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut fokus kerja sama dengan Kemensos adalah integrasi data penerima bantuan iuran, interoperabilitas informasi, dukungan fasilitas kesehatan, dan penguatan program prioritas. Saat ini Kemensos tengah memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima PBI JK agar tepat sasaran.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni mendukung optimalisasi melalui penguatan regulasi, pembinaan, dan pengawasan ke daerah, termasuk memastikan kecukupan anggaran iuran peserta PBPU Pemda sejak penyusunan APBD. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo menyebut kesehatan fondasi pembangunan nasional; hampir 13 persen penduduk Indonesia sakit setiap bulan. Pemanfaatan DTSEN dan pemutakhiran data berkala menjadi langkah memperkuat basis data nasional dan kebijakan tepat sasaran.