BPK Rilis IHPS Semester I-2026: Laporan Keuangan 96 K/L WTP

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I-2026 kepada DPR dalam Rapat Paripurna ke-9. Pada periode ini, BPK menyelesaikan 762 laporan hasil pemeriksaan, meliputi 706 LHP keuangan, 20 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. IHPS juga mencakup pemantauan tindak lanjut rekomendasi serta pemantauan penyelesaian kerugian negara atau daerah.

Dari 96 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) yang diperiksa, 95 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), satu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pemerintah pusat juga mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya tahun 2025. Di tingkat pemerintah daerah, dari 546 LKPD yang diperiksa, 509 mendapatkan opini WTP, 35 mendapatkan opini WDP, dan dua mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat.

BPK juga memberikan opini WTP atas laporan keuangan empat badan lain, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2025. IHPS ini mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp49,28 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian dan potensi kerugian senilai Rp45,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,8 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya, sementara pengungkapan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan pada BUMN dan badan lain mencapai Rp3,68 triliun.