Catatan Golkar: Tiongkok, Inspirasi, Transformasi Industri, himgga Pemerataan Pembangunan
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Delegasi Partai Golkar mengunjungi Tiongkok pada 15–23 Juli 2026 dan mengamati langsung strategi pembangunan yang menjadikan negara tersebut kekuatan ekonomi global. Di Sekolah Partai Akademi Administrasi Hunan, profesor Mao Mingfang dan Wu Nan menjelaskan transformasi ekonomi Tiongkok yang dimulai dengan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan Deng Xiaoping pada 1978. Deng memperkenalkan pendekatan pragmatis—‘Tidak masalah kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus’—yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan daripada ideologi, membuka ruang bagi pasar, investasi, industrialisasi, dan modernisasi sambil mempertahankan peran negara.
Data yang disampaikan Wu Nan menunjukkan PDB Tiongkok melonjak sekitar 381 kali, dari 367,9 miliar RMB pada 1978 menjadi 140,2 triliun RMB pada 2025. PDB per kapita naik sekitar 152 kali, dan kemiskinan turun dari sekitar 770 juta orang pada 1978 menjadi nol persen pada akhir 2020 menurut standar nasional. Pada 2025 ekonomi tumbuh sekitar 5% di tengah perlambatan global, didorong oleh manufaktur, teknologi tinggi, dan konsumsi domestik. Ketimpangan regional diatasi melalui pembangunan wilayah timur seperti Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou, serta inisiatif khusus untuk provinsi barat seperti Gansu, Xinjiang, Yunnan, dan Tibet yang mencakup infrastruktur dan konektivitas nasional.
Direktur Jenderal Asia Tenggara dan Selatan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Peng Xiubin, memberikan penjelasan komprehensif tentang upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Bagikan
- china-indonesia development cooperation
- economic reform
- regional development strategy
- poverty reduction
Berita terkait
Bank Dunia Tunjuk Sri Mulyani Pimpin Pendanaan bagi Negara Miskin
CNN Indonesia · 5 Agustus 2026 pukul 07.13
Berkat Pajak dari Masyarakat, Jutaan Siswa di Jabar Nikmati Bantuan Pendidikan
kumparan · 2 Oktober 2026 pukul 14.30
Tangani Banjir Bandung, Pemkot Butuh Rp 800 Miliar untuk Bangun Kolam Retensi
kumparan · 2 Oktober 2026 pukul 14.28
Farhan Tegaskan Reklame Ilegal di Bandung Tetap Kena Pajak, Denda 100 Persen
kumparan · 2 Oktober 2026 pukul 14.23