Dapat Anggaran Minim, Ini Senjata Menteri Ara Bangun dan Bedah Rumah

Pemerintah menyiapkan strategi alternatif untuk mengejar kebutuhan pembangunan dan renovasi rumah di tengah keterbatasan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2027. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan anggaran kementerian hanya sebesar Rp11,77 triliun, sementara kebutuhan ideal mencapai Rp106 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp94,23 triliun. Untuk menutupi kekurangan ini, pemerintah mengandalkan pembiayaan di luar APBN yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun.

Salah satu sumber pembiayaan yang dimanfaatkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp50 triliun. KUR Perumahan tidak hanya digunakan untuk pembangunan rumah baru, tetapi juga untuk renovasi rumah yang sudah ada. Hingga kini, sekitar 87.000 rumah telah direnovasi dan 18.000 rumah lainnya dibangun atau dibeli menggunakan skema ini.

Selain KUR, pemerintah juga mengandalkan sektor perbankan melalui penurunan giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia dari 5% menjadi 4%, yang memberikan ruang bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan komersial ke sektor perumahan. Selain itu, skema burden sharing antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan membantu meningkatkan kuota rumah subsidi dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.