Demi Wujudkan Pemerintahan yang Bersih, Ahmad Luthfi kembali Tekankan Integritas

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat integritas pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Semarang pada 20 Agustus, dihadiri oleh seluruh kepala daerah, pimpinan DPRD, serta perwakilan lembaga pengawas seperti KPK, BPKP, dan LKPP. Luthfi menekankan bahwa integritas membutuhkan kolaborasi bersama dan penegakan ketat terhadap sistem pengawasan dan regulasi agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa integritas harus diterapkan secara nyata dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Kegiatan ini mencakup delapan area prioritas, termasuk perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, hingga penanganan konflik kepentingan. Johanis Tanak dari KPK menekankan bahwa integritas harus tercermin dalam pikiran, perkataan, dan tindakan setiap penyelenggara negara agar anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu memberikan peringatan dini terhadap risiko korupsi. Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi kepala daerah membutuhkan pembenahan sistem politik, pemilu, dan penguatan independensi APIP. Kegiatan ini juga membahas langkah-langkah pencegahan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis dan pengawasan 1.179 SPPG milik Polri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.