Demokrasi Dinilai Terlalu Mahal, DPD Tawarkan Gagasan Green Democracy

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa biaya demokrasi di Indonesia dinilai terlalu mahal dan perlu diperbaiki. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus, ia menekankan bahwa demokrasi yang ada harus menjadi lebih efisien dan mampu melahirkan lebih banyak tokoh negara. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan utama: demokrasi yang mahal, bonus demografi, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, DPD mengusulkan konsep Green Democracy yang menggabungkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sultan menegaskan bahwa kemajuan saat ini tidak boleh menimbulkan beban lingkungan bagi generasi mendatang. Ia juga menyoroti pentingnya mengelola bonus demografi agar menjadi aset bagi Generasi Emas Indonesia 2045, bukan menjadi beban. DPD mendukung beberapa rancangan undang-undang terkait, seperti RUU Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, RUU Bahasa Daerah, RUU BUMD, dan perubahan UU Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dari agenda legislasi DPD.