Doli Kurnia Sebut Partisipasi Warga Dibutuhkan untuk Pembangunan Nasional

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) Periode 2025–2026 dilantik secara resmi pada Jumat, 7 Agustus 2026, di Gedung Merdeka Bandung. Pelantikan ini sekaligus menjadi bagian dari LPM Award 2026, yang memberikan penghargaan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti pemimpin, kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha yang berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dilantik sebagai Ketua Umum, didampingi oleh Ch. Idham Dalimunthe sebagai Sekretaris Jenderal dan Reza Fahlevi sebagai Bendahara Umum. Dalam sambutannya, Doli menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi makro atau infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengelola potensi lokal secara mandiri. Ia menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan fondasi utama pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat harus dianggap sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap. LPM RI, yang berakar dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) era Orde Baru dan bertransformasi melalui Deklarasi Bandung 2000, telah lebih dari empat dekade menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan gotong royong dan memfasilitasi musyawarah pembangunan. Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan peran strategis LPM RI dalam memperkuat modal sosial, menyerap aspirasi masyarakat, dan mendukung agenda prioritas pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa. Djamari juga menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas LPM agar tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menjadi perekat persatuan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui LPM RI, diharapkan semakin diperkuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.