DPR dan Dukcapil Kemendagri Kompak Dorong Digitalisasi Perlinsos, NIK Jadi Kunci!

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya digitalisasi perlindungan sosial berbasis data kependudukan untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan di Surakarta pada 27-28 Juli 2026, yang menggarisbawahi 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas tunggal warga negara.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial pada 2026. Aria Bima menyatakan bahwa setiap rupiah harus didukung data akurat agar bantuan diterima masyarakat berhak. Digitalisasi ini bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan upaya mewujudkan keadilan sosial melalui data valid.

Tantangan utama meliputi kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan, sehingga pemutakhiran data kependudukan perlu terus dilakukan. Sistem harus mengenali warga yang berhak agar kemiskinan tidak terabaikan.