DPR Minta Polri Kedepankan Pendekatan Humanis Tangani Konflik Agraria

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong Polri dan pemangku kepentingan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan dialog dalam menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Dalam rapat dengan Kabareskrim Polri dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Rano menekankan bahwa sengketa agraria yang telah berakar lama tidak bisa hanya diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Ia meminta kepolisian untuk tidak langsung mengambil tindakan pidana, melainkan lebih dulu mengadakan dialog dengan menghubungkan semua pihak terkait. Rano juga memahami bahwa laporan masyarakat tidak boleh ditolak, namun mengharapkan petugas lapangan bertindak lebih bijaksana dan cermat saat menangani kasus yang beririsan dengan sengketa pertanahan. Konflik agraria sering dipicu oleh tumpang tindih penguasaan lahan, khususnya antara kawasan hutan, perkebunan, konsesi, dan wilayah masyarakat adat. Rano mencontohkan kasus pertanahan di Aceh yang menunjukkan kompleksnya sengketa hak atas tanah yang belum terselesaikan. Ia berharap dialog dapat menjadi kunci penyelesaian agar konflik tidak semakin memperuncing di lapangan.