DPR Terima Perwakilan Guru Non-ASN, Bahas Kepastian Status di 2027

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia (FAGRI) pada Rabu, 26 Agustus 2026, di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati hadir dalam pertemuan tersebut. Ketiadaan status jelas bagi guru non-ASN menjadi fokus utama diskusi. Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution menyampaikan harapan agar penuntasan status honorer non-ASN dapat segera terealisasi. Belum ada kepastian status dari pemerintah hingga kini. FAGRI menunggu kebijakan baru untuk tahun 2027. Mereka merujuk pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang sebelumnya memberi kepastian hanya hingga 31 Desember 2026. FAGRI ingin kejelasan status guru non-ASN mulai 2027. Fokus pemerintah sebelumnya lebih tertuju pada guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Karena itu, FAGRI meminta kepastian khusus untuk guru non-ASN di 2027. Mereka ingin tahu kebijakan apa yang akan diterapkan tahun depan. DPR didesak untuk mengawasi penyelesaian isu ini. Penyelesaian status guru non-ASN menjadi penting bagi kepastian kerja dan penghasilan mereka. DPR diharapkan dapat mendorong kebijakan yang inklusif. Isu ini melibatkan ribuan guru honorer di seluruh Indonesia. Penyelesaiannya berdampak pada keadilan dan profesionalisme sektor pendidikan negeri.