DPRD DKI: Kurang Adil jika Pajak Mobil Listrik Terlalu Rendah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang besaran pajak kendaraan listrik. Menurutnya, tarif pajak yang terlalu rendah berpotensi mengurangi peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dibutuhkan untuk membiayai program prioritas pembangunan seperti pembangunan sekolah, penanggulangan banjir, dan puskesmas. Usulan ini muncul dalam konteks evaluasi kebijakan pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari penyusunan APBD-P 2026.

Baco menilai kendarakan listrik telah mendapatkan banyak insentif dari pemerintah, termasuk biaya operasional yang lebih hemat dan pengecualian dari aturan ganjil-genap. Oleh karena itu, kebijakan pajak perlu dievaluasi agar tetap mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan daerah. Ia menegaskan bahwa mayarakat kaya yang memiliki mobil listrik memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada daerah.

Baco menekankan bahwa usulan ini tidak bertujuan membebani masyarakat, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Ia berharap hasil evaluasi dapat menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.