Ada Wacana DKI Evaluasi Pajak Mobil Listrik, BYD Ungkap Dampaknya Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengevaluasi insentif pajak kendaraan listrik, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), karena potensi kehilangan penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI mencatat kerugian PKB sekitar Rp515 miliar dan BBNKB Rp1,5 triliun, sementara lebih dari 63% populasi mobil listrik nasional berada di Jakarta hingga semester I-2026.

PT BYD Motor Indonesia menilai wacana evaluasi ini masih dalam tahap diskusi, tetapi mengkhawatirkan dampaknya terhadap momentum pertumbuhan kendaraan elektrifikasi. Luther Panjaitan, dari BYD, menegaskan insentif pajak selama ini penting untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, mengurangi subsidi bahan bakar minyak, dan mendukung transisi transportasi ramah lingkungan.

BYD menekankan bahwa dampak evaluasi perlu dilihat secara komprehensif, termasuk pada industri otomomotif, kualitas udara, dan target jangka panjang pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.