DPRD DKI Soroti Desil Bansos, Biaya Hidup Jakarta Jadi Pertimbangan

DPRD DKI Jakarta meminta penyesuaian parameter desil penentuan penerima bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi dan tingginya biaya hidup di Jakarta. Anggota Banggar DPRD DKI, Wita Susilowaty, menekankan bahwa standar pemerintah pusat, BPS, dan Kemensos perlu dievaluasi karena ambang batas kemiskinan dan beban hidup di Jakarta berbeda dengan daerah lain.

Dewan mendorong penguatan verifikasi melalui metode ground-check by name by address untuk mempertimbangkan beban riil warga, termasuk utang. Selain itu, DPRD meminta Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mengatur mekanisme dan parameter verifikasi agar warga yang membutuhkan tidak tereliminasi. Hal ini dibahas dalam rapat paripurna APBD Perubahan 2026 yang menetapkan total anggaran DKI Jakarta sebesar Rp 79,56 triliun.