DPRD DKI Minta Pergub Khusus Atur Desil Penerima Bansos Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk mengatur mekanisme dan parameter penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diusulkan karena karakteristik sosial, ekonomi, dan biaya hidup di Jakarta berbeda dengan daerah lain, sehingga penentuan penerima manfaat tidak bisa disamaratakan.

DPRD mendorong Dinas Sosial mengevaluasi parameter desil dengan memasukkan variabel beban utang dan beban hidup riil keluarga miskin agar lebih faktual. Selain itu, Gubernur Pramono Anung diminta memperkuat verifikasi dan validasi data by name by address, namun tetap menyelaraskan parameter tersebut dengan kebijakan pemerintah pusat.