DPRD DKI Usul Pemerintah Buka Posko Pengaduan Data Desil Bermasalah di Kelurahan

DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah membuka posko pengaduan terkait data desil (status ekonomi warga) yang tidak akurat. Ketidaksesuaian data kondisi ekonomi warga dan data yang digunakan pemerintah untuk menentukan desil sempat membuat sebagian masyarakat harus mendatangi berbagai instansi untuk klarifikasi. Anggota Komisi C DPRD DKI, Gias Kumari Putra, menyoroti kasus wali murip yang mendatangi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setelah sekolah mengidentifikasi harta kekayaan di atas Rp 1 miliar. Menurutnya, data yang keliru tidak boleh menyebabkan warga kehilangan akses bantuan pemerintah. Gias menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Bapenda dan perangkat daerah lain, termasuk Dinas Pendidikan, agar penentuan status desil sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Pembukaan posko pengaduan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan data desil yang bermasalah di tingkat kelurahan.