Ketua DPRD DKI Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menerima aspirasi 25 perwakilan buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dalam audiensi di Gedung DPRD DKI pada Kamis (10/9). Aspirasi tersebut mencakup penguatan dan percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan yang nyata kepada pekerja sekaligus kepastian hukum bagi dunia usaha.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Anggota Komisi B dan Ketua Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli, buruh menyampaikan sejumlah isu penting seperti batasan penggunaan tenaga kerja asing, praktik alih daya (outsourcing), pengupahan, perlindungan pekerja perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Suhud menegaskan bahwa semua aspirasi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, aturan ketenagakerjaan harus seimbang antara perlindungan pekerja dan kepastian berusaha, dengan melibatkan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.