DPRD Minta Kajian Matang Sebelum Transjakarta Kelola Transportasi Laut

DPRD DKI Jakarta meminta kajian menyeluruh sebelum PT Transjakarta mengelola transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Ketua Komisi B DPRD, Nova Harivan Paloh, menyatakan rencana ekspansi ke sektor transportasi laut memerlukan analisis khusus terkait anggaran, subsidi, SDM, dan keselamatan penumpang. Layanan laut berpotensi menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemprov DKI. Nova juga menyoroti perlu mengevaluasi pemanfaatan armada kapal dari Dinas Perhubungan DKI yang belum optimal. Transjakarta harus memiliki SDM kompeten di bidang pelayaran dan mengimplementasikan standar keselamatan pengoperasian kapal. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Budi Awaluddin, menyebut rencana pengelolaan transportasi laut terkait visi mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai bagian dari masa depan Jakarta. Pemerintah telah melakukan kajian pada 2019 dan 2021 melalui FGD, namun pengelolaan harus memperhatikan keberadaan nelayan dan pelaku usaha kapal yang sudah beroperasi di Kepulauan Seribu.