Dukung Sekolah Berintegritas, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari KPK

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan program Sekolah Berintegritas (SBI). Penghargaan ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat peluncungan Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 di Gedung Juang KPK. Program SBI bertujuan mencegah korupsi sejak usia sekolah dengan mengedepankan pembangunan karakter integritas pada empat unsur: kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid. Dalam implementasinya, kepala sekolah diminta memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sementara guru mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses belajar mengajar. Aktivitas sekolah seperti pemilihan OSIS, ujian berbasis sistem digital, kanal pengaduan digital, dan Laboratorium SBI menjadi bagian dari upaya pencegahan ini. Program ini mulai diluncurkan pada 2023 dengan 104 sekolah, kemudian diperluas ke 645 sekolah pada 2025, dan pada tahun ini didukung oleh 12 Laboratorium SBI di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan apresiasi atas inovasi Jawa Tengah dan menilai program SBI layak menjadi contoh baik yang dapat direplikasi di daerah lain. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pencegahan melalui pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini. Ia menekankan bahwa pendidikan harus tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai kejujuran, komitmen, konsistensi, dan integritas. "Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas," ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Jawa Tengah diakui sebagai pelopor dalam penerapan nilai-nilai anti-korupsi di lingkungan pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat ditiru oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui pendidikan karakter sejak dini.