Enam Tantangan dalam Mewujudkan Government 5.0 Menurut BPK

BPK menegaskan bahwa tata kelola berbasis ESG dan transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi utama untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Indonesia pada 4 Agustus 2025, BPK menyatakan bahwa audit tidak hanya bertujuan memberikan opini, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan manfaat keuangan negara bagi masyarakat. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah titik awal untuk memperbaiki tata kelola, mengatasi kelemahan, dan meningkatkan efektivitas serta dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa prinsip ESG harus menjadi acuan dalam pengelolaan seluruh sumber daya pemerintah—keuangan, SDM, aset, dan kebijakan—agar memberikan manfaat berkelanjutan. BPK juga menyerukan transformasi Government 5.0 melalui penggunaan kecerdasan buatan, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada masyarakat dan keberlanjutan. Namun, BPK mencatat enam tantangan, dimulai dengan ketidaksamaan kematangan transformasi digital.