Gedung MK Mulai Dibangun di IKN, Ini Progres Terbarunya

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kalimantan Timur, pada 1 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Basuki memaparkan progres pembangunan infrastruktur di kawasan yudikatif yang akan menjadi lokasi Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan data per 29 Juli 2026, rata-rata progres fisik pembangunan Gedung MK dan Komisi Yudisial mencapai 12,41 persen, sementara pembangunan gedung lain di kawasan yudikatif rata-rata 11,8 persen. Pembangunan jalan di kawasan tersebut mencapai 27,6 persen dengan total panjang 7,8 kilometer. Gedung MK direncanakan memiliki luas sekitar 44.691 meter persegi, dilengkapi ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta berbagai fasilitas pendukung.

Arsul Sani menyatakan kunjungan bertujuan melihat langsung progres pembangunan dan memberikan optimisme bahwa gedung dapat selesai sesuai jadwal. Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara dan penetapannya sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Kawasan KIPP direncanakan mencakup lahan 800 hingga 850 hektare yang meliputi perkantoran, hunian, serta prasarana pendukung aksesibilitas dan konektivitas.