Gempa Flores M7,7, Mendagri Soroti Tipisnya Anggaran Bencana Daerah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti keterbatasan anggaran bencana di daerah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat di Labuan Bajo, Minggu (16/8). Tito meminta pemerintah daerah memprioritaskan langkah darurat untuk menyelamatkan korban serta memulihkan kebutuhan dasar seperti listrik, komunikasi, BBM, dan logistik makanan. Daerah juga diminta segera memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal serta menyediakan tenda, makanan siap saji, dan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian.

PLN telah bergerak cepat, namun sekitar 15 persen jaringan dari gardu ke pelanggan masih perlu diperbaiki. Dari lebih dari 400 BTS yang terganggu, sekitar 100 BTS masih bermasalah. Ruang fiskal daerah sangat terbatas: Flores Timur hanya memiliki sekitar Rp10 miliar, Sikka Rp17 miliar, Manggarai Barat Rp68 miliar, Ngada Rp70 miliar, Nagekeo Rp76 miliar, Manggarai dan Manggarai Timur sekitar Rp114 miliar, serta Ende Rp217 miliar. Belanja Tidak Terduga juga menipis, antara lain Rp400 juta di Manggarai Timur dan Rp1,1 miliar di Nagekeo.

Beberapa daerah masih rendah penyerapan anggarannya, yaitu Ende 43 persen, Flores Timur 44 persen, dan Manggarai Timur 49 persen. Kemendagri akan menurunkan tim keuangan untuk mempercepat penyerapan. Pemerintah pusat telah menambah anggaran, antara lain Ende Rp14 miliar, Flores Timur Rp48 miliar, Manggarai Rp34 miliar, Manggarai Barat Rp24 miliar, Manggarai Timur Rp22 miliar, Nagekeo Rp28 miliar, Ngada Rp23 miliar, dan Sikka Rp65 miliar. Tito mengingatkan tambahan itu harus dihitung bersama belanja wajib daerah, dan meminta kementerian/lembaga pusat memperkuat dukungan pemulihan jalan, logistik, serta operasional TNI-Polri.