Golkar Respons Budi Arie: RI Negara Hukum, Pemerintah Bisa Kelola Keadaan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan keherannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal Projo Budi Arie Setiadi yang mengemukan kemungkinan percepatan politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan ini disampaikan Budi Arie saat duduk di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Doli khawatir pernyataan tersebut dapat ditafsirkan sebagai isu kudeta, makar, atau pengkhianatan terhadap konstitusi. Ia menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang harus mengacu pada aturan, termasuk UUD 1945 yang mengatur masa kepemimpinan presiden selama lima tahun. Doli juga menyampaikan rasa syukurnya karena Budi Arie telah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya, mencegah spekulasi politik yang lebih luas.

Doli menegaskan Golkar memiliki posisi yang jelas untuk berpegang pada konstitusi dan akan berada di garis depan jika terdapat upaya yang dianggap sebagai pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi. Sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Golkar memiliki tanggung jawab memastikan pemerintahan berjalan hingga masa jabatan lima tahun berakhir. Ia juga mengimbau seluruh pihak konsisten terhadap mekanisme politik yang telah diatur dalam konstitusi, termasuk menunggu Pemilu 2029 untuk agenda pencalonan presiden maupun wakil presiden.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji memastikan kondisi politik dan ekonomi nasional masih terkendali. Ia meyakini pemerintah mampu mengelola situasi yang berkembang dan meminta masyarakat tidak khawatir secara berlebihan terhadap perkembangan situasi saat ini. Sarmuji menekankan bahwa kondisi ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, dan selama pemerintah dapat mempertahankan kondisi perekonomian, pemerintahan akan berjalan dengan baik.