Habib Klaim Prabowo Lebih Demokratis dari Pemerintah Sebelumnya

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih demokratis dibanding pemerintahan sebelumnya. Pernyataannya disampaikan saat rapat audiensi lanjutan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senin (7/9). Habib menilai gejala penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan saat ini lebih ringan dibanding era sebelumnya. Ia juga menyatakan potensi RUU Perampasan Aset saat ini lebih kecil dibanding draf yang pernah beredar sebelumnya, yang ia curigai lebih ekstrem dan digunakan untuk menghukum lawan politik.

Habib menyampaikan keherannya terhadap pro dan kontra terkait 13 tindak pidana dalam RUU tersebut, padahal pihaknya sejak awal mendukung pengesahan cepat. Ia memastikan implementasi RUU akan mengacu pada prinsip negara maju, sekaligus menyinggung pentingnya integritas aparat penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi kritis atau lawan politik.

Dalam kesempatan yang sama, Habib berjanji RUU Perampasan Aset tak akan menjadi alat kekuasaan setelah disahkan. Ia menekankan komitmen untuk tetap berpikir sebagai rakyat biasa, dan khawatirkan penggunaan hukum yang tidak adil ketika tidak lagi memegang kekuasaan.